BBM Indonesia Naik 30%

Bisa Hemat Subsidi Rp 35 T

JAKARTA - Berapa nilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)? Pemerintah belum mengumumkan secara resmi. Di tengah teka-teki itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla kemarin memberikan isyarat bahwa persentase kenaikan BBM yang segera diumumkan tidak akan lebih tinggi daripada kenaikan harga pada 2005.

"Yakinlah, (kenaikan harga BBM) tidak akan setinggi kenaikan harga BBM pada Oktober tahun 2005 silam. Kemungkinan hanya akan seperti (kenaikan harga BBM) Maret 2005," ujar Kalla dalam pengarahan kepada gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2008 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, kemarin (6/7).

Pada Maret 2005, pemerintah menaikkan harga BBM rata-rata 30 persen. Pada Oktober 2005, pemerintah kembali menaikkan harga BBM sebesar 120 persen. Bila acuannya pernyataan tersebut, diperkirakan pemerintah akan menaikkan rata-rata 30 persen atau 28,7 persen seperti proposal kenaikan harga yang telah dibocorkan kepada pers oleh DPR.

Wapres mengatakan, kenaikan itu pasti akan direspons negatif rakyat. Meski demikian, dia yakin protes dalam bentuk demonstrasi tidak akan bertahan lebih dari dua pekan. Dasar keyakinan itu ialah pengalaman pemerintahnya dua kali menaikkan harga BBM tiga tahun lalu.

"Pada kenaikan harga BBM Maret (2005), waktu itu demonya dua minggu. Tapi ketika pemerintah menaikkan lagi harga BBM rata-rata 120 persen pada Oktober 2005, demonya hanya seminggu," katanya.

Wapres menjanjikan, dampak negatif kenaikan harga BBM akan diimbangi dengan pengucuran bantuan langsung tunai (BLT) yang lebih besar daripada sebelumnya. Bila pemerintah menaikkan harga BBM 30 persen, penghematan subsidi akan mencapai Rp 35 triliun. "Hanya separo yang masuk APBN. Separonya lagi akan dibagikan ke rakyat dalam bentuk BLT," ujarnya.

Berdasar proposal Bappenas, besaran BLT adalah Rp 100 ribu per kepala keluarga miskin per bulan. Nominal tersebut sama dengan BLT yang dibagikan ketika pemerintah menaikkan harga BBM 120 persen karena saat ini masyarakat tengah menghadapi ancaman krisis pangan.

Karena itu, Kalla yakin demo kenaikan harga BBM akan diimbangi demo rakyat yang mengharapkan mendapatkan bantuan langsung tunai. "Kita bagikan BLT yang lebih besar. Jadi, rakyat kecil akan untung. Kalau ada yang demo akan dilawan rakyat kecil," katanya.

Karena yakin situasi akan lebih kondusif, Kalla meminta pemerintah daerah mendukung kebijakan pemerintah. "Pak Bupati tenang saja. Kenaikan harga BBM akan aman. Tapi, itu jika Pak Bupati turun tangan langsung mengamankan BLT dan tidak menahan-nahan kartu pembagian BLT," tegasnya.

Pengusaha asal Makassar tersebut yakin kenaikan harga BBM yang dibarengi dengan pembagian bantuan langsung tunai adalah adaptasi dari epik Robin Hood, yakni mengambil dari yang kaya dan membagikannya kepada rakyat miskin. "Ini sistem Robin Hood yang kita pakai. Masak naik Mercy dan Volvo mau bayar BBM murah? Bayar yang mahal dong," ujarnya.

Tiga Alternatif

Bila Kalla memberikan gambaran secara umum, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengungkapkan secara rinci perhitungan pemerintah. Menurut dia, pemerintah mempertimbangkan tiga simulasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Yakni, kenaikan rata-rata 20, 25, dan 30 persen.

"Tapi, maksimal 30 persen," kata Paskah di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2008 di Jakarta kemarin (6/5).

Paskah mengatakan, harga BBM dinaikkan paling lambat awal bulan depan. Paskah menghitung, kenaikan 30 persen akan menghemat subsidi hingga Rp 35 triliun. Seluruh dana tersebut, katanya, akan digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT). "Ini yang akan kita berikan ke masyarakat. Tidak ada satu sen pun untuk kepentingan belanja," kata Paskah.

Menurut dia, BLT diberikan kepada sekitar 19,1 juta rumah tangga miskin (RTM). Data sementara tersebut akan diperbarui. "Kalau kemarin kan BLT bersyarat, sekarang BLT plus. Nah plusnya ini seperti food, tapi nanti kita lihat dulu deh," ujar dia.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jumlah BLT yang akan diterima rumah tangga miskin masih sama dengan program sebelumnya, yakni Rp 100 per bulan, dibayarkan setiap tiga bulan. "Kalau sekarang ada Juni sampai Desember, itu kita selesaikan dulu tujuh bulan kali 19,1 juta rumah tangga miskin," kata Menkeu. Minimal, BLT akan diberikan selama satu tahun.

DPR-DPD Menolak

Penolakan terhadap kenaikan harga BBM datang dari Senayan. Ketua DPR Agung Laksono menyesalkan keputusan presiden tersebut yang tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan fraksi-fraksi di parlemen. Dia melihat dampak kebijakan tersebut akan langsung dirasakan memberatkan oleh masyarakat.

"Pastinya inflasi akan naik," tegas Agung saat jumpa pers di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin (6/5). Wakil ketua DPP Partai Golkar tersebut juga menyayangkan sikap pemerintah yang tidak menyosialisasikan terlebih dulu alternatif kebijakan selain menaikkan harga. "Katanya, saya dengar ada banyak alternatif, kok tidak ada yang keluar sama sekali," lanjutnya.

Pengumuman kenaikan harga BBM yang terkesan tiba-tiba dinilai sebagai upaya mengetahui respons masyarakat (testing the water). Pemerintah dianggap tidak mempertimbangkan situasi politik dalam negeri dan keadaan ekonomi rakyat. "Rakyat yang berpenghasilan tetap atau yang tidak pasti terpengaruh," tandasnya.

Kebijakan menaikkan harga BBM, tambah Agung, merupakan cermin kegagalan pemerintah dalam membangun fondasi industri energi dalam negeri. Menurut dia, dalam dekade terakhir, tidak ada peningkatan produksi minyak. Bahkan terus turun. "Kenapa tidak bisa meningkatkan eksplorasi dan lifting produksi seperti 10-15 tahun yang lalu mencapai 1,4 juta barel atau kalau bisa lebih dari 1,5 juta barel," katanya. Padahal, tambahnya, cadangan minyak Indonesia dimungkinkan untuk mencapai target tersebut.

Meski tidak dalam posisi pengambil kebijakan, DPR akan membahas kenaikan harga BBM tersebut dalam rapat paripurna setelah masa reses. Fraksi-fraksi di DPR akan diberi kesempatan menyatakan sikap atas kebijakan pemerintah yang tidak populer tersebut. "Tapi, menurut saya, fraksi-fraksi di DPR itu tidak akan setuju karena mereka mendengar suara konstituen," cetusnya.

Apakah tidak khawatir akan dipolitisasi? Agung berpendapat memolitisasi isu kenaikan BBM tidak akan berpengaruh positif bagi parpol. "Kalau nolak, ya nolak, jangan abang-abang lambe (merah di bibir, Red) saja," tegasnya.

Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjoguritno juga menolak rencana kenaikan harga BBM. Menurut dia, pemotongan anggaran departemen hingga 15 persen bisa dipakai untuk menutupi defisit anggaran. "Kalau sampai naik 30 persen, rakyat suruh gantung saja pemerintah," serunya.

Anggota DPD Marwan Batubara menilai bahwa pemerintah idealnya memikirkan bahwa saat ini rakyat telah disulitkan oleh kenaikan harga produk-produk pertanian dan pangan. "Puluhan juta rakyat dalam kesulitan dan kesulitan mereka akan semakin meningkat bila pemerintah menaikkan harga BBM," jelasnya.

Marwan menilai bahwa kenaikan harga BBM akan jauh lebih adil bila pemerintah melakukan tujuh langkah konkret. Di antaranya, pertama, memotong bunga obligasi rekap; kedua, memotong bunga utang luar negeri; ketiga, menerapkan windfalls pajak migas dan produk-produk pertambangan.

"Kemudian, yang keempat, menerapkan efisiensi dan transparansi seputar bisnis Pertamina dan PLN," ungkapnya.

Kelima, memotong pendapatan pejabat-pejabat negara dan BUMN. Keenam, menyita aset-aset obligor perampok BLBI serta yang terakhir mendengarkan suara rakyat miskin dibandingkan aspirasi pemilik modal.

"Langkah-langkah itu penting dilakukan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang harus menanggung dampak kenaikan harga BBM terhadap meningkatnya beban kehidupan mereka sehari-hari," tegasnya.

SBY Jangan Ragu-Ragu

Peneliti senior The Habibie Centre Andrinoff Chaniago mengatakan, presiden sebaiknya tidak ragu-ragu menaikkan harga BBM bila memang tidak bisa dihindari. Namun, dia berharap presiden tetap mengambil angka kenaikan terendah setelah menghitung ulang secara cermat sejumlah pos anggaran di APBN.

Dia lantas mencontohkan, pendapatan dari pajak yang bisa lebih diefektifkan sebesar Rp 10 triliun, mengambil bagian dari laba BUMN Rp 20 triliun, dan pemotongan 10 persen anggaran pos seluruh departemen/kementerian yang mampu menghemat Rp 37 triliun. Begitu juga, skenario penghematan di PLN yang kabarnya "mengamankan" dana Rp 10 triliun di APBN. "Konvensi ke LPG juga cukup menghemat," katanya di Hotel Nikko, Jakarta, kemarin.

Lebih dari itu, Andrinoff tetap memberikan catatan. Ketika presiden terpaksa menaikkan harga BBM, ujar dia, logika matematika ekonomi yang konvensional sudah tidak layak dipakai.

"Masyarakat jangan begitu saja dianggap mampu melakukan penyesuaian. Begitu harga-harga naik, pemerintah menganggap solusinya dengan menekan inflasi sampai sektor riil justru tidak bergerak sambil mencairkan BLT. Lantas, menganggap masalah sudah selesai," katanya.

Selain itu, Andrinoff juga mengkritik, wacana-wacana penolakan kenaikan harga BBM yang muncul dari sejumlah elite di DPR. Menurut dia, UU APBN Perubahan yang disahkan parlemen sudah tegas-tegas "memaklumi" penyesuaian harga BBM dalam negeri bila harga minyak dunia menembus USD 116 per barel.

"DPR jangan mau lepas tanggung jawab dan tidak membantu solusi skenario yang bisa ditempuh pemerintah," ujarnya.